Forum Diskusi Komal: Belanda dan Pengembalian Harta Warisan Indonesia

Pengembalian warisan budaya Indonesia yang diwakili oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadli Zon, bersama Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, pada Senin, 16 Desember 2024

Pontianak, Dasawarsa – Forum Diskusi Pegiat Kolektor Media Lawas (Komal) mengapresiasi pengembalian 272 objek harta warisan budaya Indonesia oleh Belanda, serta menjadikannya sebagai topik utama dalam pembahasan yang diadakan pada Sabtu malam, 21 Desember 2024, di Pontianak.

Pengembalian yang diwakili oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadli Zon, bersama Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, pada Senin, 16 Desember 2024, merupakan tahap kelima dalam proses repatriasi dan sekaligus pengembalian terakhir oleh Belanda ke Indonesia pada tahun 2024.

Tomi, S.Pd., M.E., Ketua Komal, memberikan penjelasannya kepada media ini setelah kegiatan forum diskusi Komal bahwa Komal sangat mengapresiasi tindakan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Belanda. Pengembalian harta warisan budaya Indonesia ini pun menjadi topik utama dalam forum diskusi Komal.

“Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kerajaan Belanda dalam mengembalikan harta warisan budaya Indonesia. Semoga apa yang dilakukan oleh Kerajaan Belanda ini juga dapat diikuti oleh Jepang dan De Javasche Bank,” demikian penjelasan Tomi.

Harta Warisan Budaya Indonesia untuk Sumbangan Sukarela Kemerdekaan

Pengembalian harta warisan budaya Indonesia seharusnya diikuti juga oleh Jepang dan De Javasche Bank. Pasalnya, pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Republik Indonesia, pernah dilakukan pengumpulan harta kerajaan di Nusantara, termasuk kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, dengan dalih “sumbangan sukarela” untuk kemerdekaan.

“Pada tahun 1943, Jepang pernah mengumpulkan harta kerajaan di Kalimantan Barat dengan dalih ‘sumbangan sukarela’ untuk kemerdekaan. Namun, setelah harta terkumpul, para raja dan kerabatnya dibantai di Mandor pada tanggal 28 Rokugatu, atau 28 Juni 1944,” kata Tomi.

Pada masa awal kemerdekaan, harta kerajaan di Kalimantan Barat kembali dikumpulkan dengan dalih yang sama, yaitu ‘sumbangan sukarela’ untuk kemerdekaan.

Pengumpulan tersebut terjadi pada 17 Desember 1946 di Istana Kepresidenan (Gedung Agung) Yogyakarta, di mana selain harta kerajaan yang tersisa, juga dikumpulkan harta warisan milik 142 suku di Kalimantan.

Kemudian, pada tahun 1950, dilakukan kembali pengumpulan melalui De Javasche Bank di bawah kontrol Dewan Pengawas Keuangan, dengan tujuan untuk membiayai kemerdekaan RI.

“Jika menganalisis nilai harta warisan kerajaan dan 142 suku di Kalimantan yang telah dikumpulkan untuk membiayai kemerdekaan RI, seharusnya Republik Indonesia sudah menjadi negara yang mapan secara finansial. Namun, yang terjadi justru kondisi keuangan Indonesia semakin merosot. Utang semakin membengkak, dan pajak negara semakin tinggi. Lalu, ke mana harta warisan leluhur yang telah dikumpulkan itu? Seakan tidak ada gunanya,” seloroh Tomi.

Presiden Soekarno Ditipu Tukang Becak dan PSK

Peristiwa yang sangat menggemparkan terjadi saat pengumpulan harta kerajaan pada tahun 1950. Presiden Soekarno, yang berambisi mengumpulkan harta kerajaan di Nusantara, akhirnya tertipu oleh ulah seorang tukang becak dan PSK.

Mereka adalah Idris dan Markonah, yang mengaku sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam di wilayah Lampung. Saat itu, Presiden Soekarno percaya karena “raja” dan “ratu” tersebut berniat menyumbangkan harta benda mereka untuk membantu merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda.

Niat keduanya pun mendapat sorotan dari sejumlah media massa. Bahkan, mereka diundang oleh Presiden Soekarno ke Istana Merdeka.

Penampilan Ratu Markonah sangat menarik perhatian publik. Sebagai permaisuri Raja Idris, Markonah selalu mengenakan kacamata hitam saat tampil di hadapan umum.

“Raja Idris dan Ratu Markonah diliput media massa secara besar-besaran ketika diterima oleh Presiden Soekarno di Istana pada masa itu,” kata Tomi.

Hingga akhirnya, identitas asli Raja Idris dan Ratu Markonah terungkap. Ternyata, mereka bukanlah raja dan ratu dari suku Anak Dalam.

Idris diketahui berprofesi sebagai tukang becak, sementara Markonah adalah pekerja seks komersial (PSK) asal Tegal, Jawa Tengah.

Setelah kebohongan Idris dan Markonah terungkap, Presiden Soekarno langsung menjadi sasaran kritik publik dan media massa.

“Setelah terungkap identitas asli Raja Idris dan Ratu Markonah, yang ternyata berprofesi sebagai tukang becak dan PSK, Presiden Soekarno pun menjadi sasaran kritik publik dan media massa. Salah satu istilah yang menjadi candaan pada masa itu adalah ‘Harta Warisan Bung Karno,’ yang sebenarnya merujuk pada peristiwa tertipunya Presiden Soekarno oleh tukang becak dan PSK tersebut,” ujar Tomi. (Red)