Sumbangan Sukarela untuk Kemerdekaan dan Peristiwa Mandor

Sanggau, Dasawarsa Courant. Sumbangan sukarela untuk kemerdekaan merupakan dalih Jepang ketika menduduki Kalimantan Barat. Pada tahun 1943, Jepang mengumpulkan harta kerajaan di Kalimantan Barat dengan dalih ‘sumbangan sukarela’ untuk kemerdekaan. Namun, setelah harta terkumpul, para raja dan kerabatnya dibantai di Mandor pada tanggal 28 Rokugatu, atau 28 Juni 1944.

Penangkapan dan pembantaian secara besar-besaran itu menurut salah seorang anak Panembahan Sanggau yang ikut menjadi korban pembantaian Jepang di Mandor, H. Achmad Arief bin M. Arief, yang juga merupakan cucuknya Panembahan H. M. Said Paku Negara bin Panembahan H. Muhammad, selain menutupi janji Jepang ketika pengumpulan harta kerajaan juga untuk menggagalkan berdirinya “Negeri Rajat Borneo Barat” yang telah diakui oleh Amerika dan Inggris.

Penggagalan tersebut juga dikarenakan dari pihak beberapa tokoh-tokoh pergerakan perjuangan lainnya di luar Kalimantan telah mendapat sokongan kemerdekaan dari Rusia, Tiongkok dan India.

Jika merujuk pada publikasi dari Borneo-Sinbun Pontianak, Sabtoe 1 Sitigatu 2604, tertuliskan bahwa motif atau asal usul pembantaian besar-besaran tersebut dimulai dari Itigatu tahun 17 Syowa ketika Balatentara Dai Nippon menduduki Pontianak.

Pada masa itu terdapat 13 badan perkumpulan yang berpengaruh. Pemimpin-pemimpin dari 13 badan tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Kalimantan Barat. Ke-13 badan perkumpulan tersebut yang didalamnya juga terdapat 12 Dokoh Kalimantan Barat melakukan permusyawatan umum di Gedung Medan Sepakat di Pontianak.

Dituliskan juga terdapat 69 orang yang hadir dalam permusyawaratan umum tersebut yang bersepakat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang dan membentuk “Negeri Rajat Borneo Barat”. Membentuk perkumpulan rahasia “Soeka ReIa” (Pasoekan Penjerboean Bersendjata).

Dalam permusyawatan umum tersebut juga telah menetapkan anggaran lansekap, tata negara, perbatasan negeri pemerintahan, model bendera negeri, pemilihan pejabat Minister President Pangeran Adipati, President Moeda Pattiasina, serta 18 manteri-menteri, Kepala Sekretaris, Sityoo Pontianak, di mufakatkan pula tindakan-tindakan terhadap agama, pengadilan, tuntutan hakim, wang siaran serta utusan istimewa yang akan dikirim ke Amerika dan Inggeris sesudah negeri baru dibentuk, dan pertemuan untuk merayakan kemenangan perang.

Apa yang terjadi pada tokoh-tokoh pergerakan perjuangan kemerdekaan di Kalimantan Barat tidak terjadi pada beberapa tokoh-tokoh pergerakan perjuangan lainnya di luar Kalimantan. Mereka masih selamat tanpa harus mengalami nasib dibunuh secara sadis dan kejam oleh Balatentara Jepang. Sehingga mereka dapat menikmati kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Dalam korban pembantaian Jepang tersebut terdapat para raja-raja Kalimantan Barat beserta ahli warisnya, sehingga terputuslah trah pewaris sah dari kerjaan-kerajaan tersebut. Sedangkan diluar Kaimantan, terdapat beberapa raja yang masih selamat dan tidak mengalami nasib dibunuh secara sadis dan kejam hingga ke ahli waris sahnya. Sehingga raja-raja tersebut masih terjaga trah ahli waris sahnya hingga saat ini.

Berikut ini kutipan Surat Kabar Borneo-Sinbun Pontianak, Sabtoe 1 Sitigatu 2604;

“Maka pada malam tanggal 16 Zyugatu tahoen itoe pemimpin2 jang terkemoeka ada 69 orang banjaknja telah berkoempoel dengan semboenji didalam gedong Medan Sepakat di Pontianak. SeteIah permoesjawaratan oemoem selesai jaitoe permoefakatan penghabisan tentang pemberontakan mendapat kepoetoesan2 tentang seloek beloeknja pemberontakan seperti; Pada poekoel 2.30 pagi tanggal 8 Zyunigatu memoelai penjerangan mendoedoeki Keibitai, memboenoeh pahlawan2 Balatentera Dai Nippon, mendoedoeki tempat2 jang penting dalam kota, sementara itoe pasoekan lain menjerang roemah2 Syuutizi serta pegawai2 Minseibu dan anggota2 Maskapai Nippon oentoek diboenoeh.

Selain dari itoe telah di rantjangkan djoega garis2 besar tentang pembentoekan negeri seperti tertera dibawah ini:

Nama negeri ditetapkan sebagal “Negeri Ra’jat Borneo Barat”, dimoefakatkan tentang tata negara, perbatasan negeri pemerintahan, modelnja bendera negeri, di pilih orang2 jang akan mendjabat pangkat seperti Minister President Pangeran Adipati, President Moeda Pattiasina, serta 18 manteri2, Kepala Sekretaris, Sityoo Pontianak, di moefakatkan poela tindakan2 terhadap agama, pengadilan, toentoetan hakim, wang siaran serta oetoesan istimewa jang akan dikirim ke Amerika dan Inggeris sesoedah negeri baroe dibentoek, begitoe djoega dari hal pertemoean oentoek merajakan kemenangan perang.”

Selain pada tahun 1943, yaitu pada masa awal kemerdekaan, harta kerajaan di Kalimantan Barat kembali dikumpulkan dengan dalih yang sama, yaitu ‘sumbangan sukarela’ untuk kemerdekaan.

Pengumpulan tersebut terjadi pada 17 Desember 1946 di Istana Kepresidenan (Gedung Agung) Yogyakarta, di mana selain harta kerajaan yang tersisa, juga dikumpulkan harta warisan milik 142 suku di Kalimantan.

Kemudian, pada tahun 1950, dilakukan kembali pengumpulan melalui De Javasche Bank di bawah kontrol Dewan Pengawas Keuangan, dengan tujuan untuk membiayai kemerdekaan RI.

Peristiwa yang sangat menggemparkan terjadi saat pengumpulan harta kerajaan pada tahun 1950. Presiden Soekarno, yang berambisi mengumpulkan harta kerajaan di Nusantara, akhirnya tertipu oleh ulah seorang tukang becak dan PSK. Mereka adalah Idris dan Markonah, yang mengaku sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam di wilayah Lampung.

Saat itu, Presiden Soekarno percaya karena “raja” dan “ratu” tersebut berniat menyumbangkan harta benda mereka untuk membantu merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Niat keduanya pun mendapat sorotan dari sejumlah media massa. Bahkan, mereka diundang oleh Presiden Soekarno ke Istana Merdeka.

Penampilan Ratu Markonah sangat menarik perhatian publik. Sebagai permaisuri Raja Idris, Markonah selalu mengenakan kacamata hitam saat tampil di hadapan umum. Raja Idris dan Ratu Markonah diliput media massa secara besar-besaran ketika diterima oleh Presiden Soekarno di Istana pada masa itu.

Hingga akhirnya, identitas asli Raja Idris dan Ratu Markonah terungkap. Ternyata, mereka bukanlah raja dan ratu dari suku Anak Dalam. Idris diketahui berprofesi sebagai tukang becak, sementara Markonah adalah pekerja seks komersial (PSK) asal Tegal, Jawa Tengah.

Setelah kebohongan Idris dan Markonah terungkap, Presiden Soekarno langsung menjadi sasaran kritik publik dan media massa. Salah satu istilah yang menjadi candaan pada masa itu adalah ‘Harta Warisan Bung Karno,’ yang sebenarnya merujuk pada peristiwa tertipunya Presiden Soekarno oleh tukang becak dan PSK tersebut. (Tomi)